Berbagai Harapan dan Potensi Masalah yang Menggelayuti Lembaga Pengelola Investasi

 Pemerintahan sah membuat Instansi Pengurus Investasi (LPI). Instansi ini ditata lewat Ketentuan Pemerintahan (PP) Nomor 74 tahun 2020.

Langkah Terbaik Memenangkan Permainan Sabung Ayam Online

PP itu adalah ketentuan turunan dari Undang-undang 11/2020 mengenai Cipta Kerja, yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 14 Desember 2020 dan diundangkan satu hari sesudahnya.

LPI ialah instansi yang dikasih wewenang spesial dalam rencana pengendalian investasi Pemerintahan Pusat seperti diartikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja.

LPI mempunyai tujuan untuk tingkatkan dan memaksimalkan nilai investasi yang diatur secara periode panjang dalam rencana memberikan dukungan pembangunan secara berkepanjangan.

Anggota team perumus ide LPI dari Kementerian BUMN, Adityo Kusumo, mengatakan PP mengenai LPI ini mempunyai tujuan untuk menggerakkan perkembangan ekonomi yang selanjutnya bisa menjadi katalis untuk terbukanya lapangan kerja.

"Tiap peningkatan investasi sejumlah 1 % akan tingkatkan perkembangan ekonomi sebesar 0,3 %. Seterusnya, tiap perkembangan ekonomi sebesar 0,3 % berpengaruh pada pembuatan lapangan pekerjaan untuk seputar 75 ribu tenaga kerja," tutur ia dalam penjelasannya, Kamis (24/12/2020).

Ia mengatakan, LPI di Indonesia dibuat sesuai design untuk negara berkembang. Hingga berlainan dengan Sovereign Wealth Fund yang mengurus surplus seperti pada beberapa negara maju.

Di lain sisi, Pegiat Hukum, Bintang Hidayanto, mengatakan beberapa persoalan yang diprediksikan akan tampil dalam penerapan LPI.

Permasalahan itu diantaranya keharusan LPI jadi pemegang saham paling besar, pola co-investment berbentuk ekuitas dan utang, dan risiko LPI jika bertindak selaku debitur.

"Karena itu, walau PP telah diketuk, realisasinya perlu untuk selalu dikawal bersama supaya arah dibuatnya LPI bisa terwujud," katanya.

Saat itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira sampaikan jika penting untuk tentukan visi dari LPI sebab ada bermacam rintangan dalam investasi dalam periode wabah ini.

Bhima memandang krisis 2020-2021 ini berlainan dengan kritis ekonomi di 2008 dan 1998 sebab banyak beberapa negara yang mempunyai dana memusatkan pengeluaran untuk kepentingan klinis dan penyediaan vaksin. "Hingga persaingan perebutan dana di pasar makin beringas," ucapnya.

Seperti dijumpai, nodal LPI sendiri mengambil sumber dari pelibatan modal negara dan/atau sumber yang lain. Besaran modal LPI dipastikan sebesar Rp75 triliun. Tetapi, dana minimum yang dipakai selaku penyerahan modal awalnya sebesar Rp15 triliun. Pemenuhan modal saat setoran awalnya dikerjakan secara setahap sampai tahun 2021.

Kuasa LPI ditata di Pasal 7 PP 74/2020, yaitu lakukan peletakan dana dalam instrumen keuangan, jalankan aktivitas pengendalian asset, lakukan kerja sama dengan faksi lain terhitung substansi dana perwalian (kepercayaan fund), tentukan calon partner investasi, memberi dan terima utang, dan/atau menatausahakan asset.

Secara organisasi, LPI terbagi dalam Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Dewan Pengawas dijabat oleh Menteri Keuangan selaku ketua merangkap anggota, Menteri BUMN selaku anggota, dan tiga orang elemen profesional selaku anggota.

Sesaat, Dewan Direktur sejumlah lima orang yang semuanya berawal dari elemen profesional. Anggota Dewan Direktur diangkat dan dihentikan oleh Dewan Pengawas.

Presiden Jokowi akui tidak jadi masalah namanya dicatut oleh Ketua Tubuh Pengaturan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk kepentingan investasi. Bahkan juga, Jokowi malah minta supaya Bahlil layani beberapa investor.